The meeting with the students this afternoon is one of timeline development stage of the strategic plan. After the vc has circulated the GP within a month, he come and talk to aech component of the school to get some feed back. Furthermore, in 10 December he will be expected to give the final presentation of Srategic Plan to the Council.

Beside he has a clear idea about the recent condition in LTU, I like his intention to make a green paper and circulated to the stake holders before he do some significant change to the university.  I think all (new) Rectors in Indonesia should do the same way as the vc.

Seorang teman berusaha memberikan justifikasi masalah ini dengan membandingkan dengan bis sekolah, bis pariwisata dan bis khusus karyawan. Namun, hal ini menjadi agak berbeda ketika membandingkan masalah ini dengan kasus ketiga angkutan khusus tersebut. 3 jenis angkutan itu jelas-jelas bukan angkutan umum. Seseorang yang bisa menggunakan jasa ketiga angkutan tsb harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang bisa naik bis karyawan PT. A jelas harus menjadi karyawan PT. A terlebih dulu kalau hendak menumpang. Dan angkutan karyawan jelas bukan angkutan umum, jadi tidak sembarang orang bisa naik. Analoginya menurut saya sama dengan angkutan pribadi. Kemudian, bis wisata jelas hanya akan mengangkut penumpang yang sudah membayar biaya tour. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi dan mungkin dipenuhi. Kalau untuk naik bis khusus wanita ini kan susah syaratnya dan (nearly?) impossible bagi laki-laki.

Untuk kasus gerbong wanita (yang juga baru-baru ini di usulkan oleh beberapa pihak), hal ini ada kemiripan. Walaupun, dalam kasus di Jepang, kaum lelaki tetap bisa naik kereta yang sama (walaupun berbeda gerbong) dengan waktu yang sama. Tapi yang harus diklarifikasi adalah apakah PT. Riau ini juga menyediakan bis umum yang menjual jasanya utk kaum lelaki juga atau tidak. Kalau mereka memang “pemain” lama dalam bisnis bis umum ini tidak jadi soal. Dengan catatan kebijakan bis perempuan ini ditetapkan oleh pemerintah dan di endorse oleh wakil rakyat dan saya yakin itu yang terjadi di Jepang. Tapi kalau mereka hanya menjual jasa untuk kaum perempuan, saya pikir mereka melakukan diskriminasi yang melanggar hak konsumen.

Apakah sebenarnya PT. Riau ini hanya mempraktekan segmentasi pasar belaka? Tidak ada yang salah dengan strategi marketing tersebut selama tidak ada larangan untuk kaum lelaki menggunakan bis tersebut. Lelaki atau perempuan tidak bisa dilarang untuk membeli (bahkan mengkonsumsi) Malboro atau Kiranti. Marlboro adalah produk yang sebagian besar segmentasi pasarnya adalah lelaki. Sedangkan Kiranti, seperti yang semua tahu adalah perlambang suatu produk yang sangat feminin. Namun tempat kos mahasiswa khusus pria, sekoah khusus wanita, ojek khusus perempuan, kolam renang khusus perempuan dan fasilitas-fasilitas public lainya yang sangat bisa jender adalah masalah lain. Menurut saya praktek diskriminasi gender, suku, ras, agama dan lain-lain tidak boleh terjadi di fasiltas pelayanan publik. Fasilitas pelayanan publik di sini berarti fasilitas yang esensial utk menopang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Beberapa sektor yang saya percaya termasuk kategori pelayanan publik adalah; utilities, pendidikan, transportasi, perumahan dan rekreasi/entertainment.

Terakhir, bis umum di Riau jelas termasuk fasilitas pelayanan publik walaupun layanan tersebut bisa dilakukan oleh pihak swasta. Kesimpulannya, jelas, seharusnya tidak ada diskriminasi di pelayanan bis umum di Riau.